Minggu, 28 April 2013

Islam Di Myanmar Sejarah, Politik dan Pendidikan


Dzulfikar Akbar Romadlon
Pendahuluan
            Myanmmar atau Bruma merupakan salah satu Negara di Asia tenggara, yang mana Negara itu hingga saat ini masih menebar konflik dalam politik maupun social yang ada didalam Negara tersebut. Sehingga Martin Smith, salah seorang jurnalis dan dokumentator sekaligus penulis dalam spesialisasi negeri Myanmar, pada tahun 1991, menyebutkan bahwa Negara Myanmmar merupakan Negara yang menakutkan, hal ini terjadi karena konflik yang berkepanjangan didaerah tersebut. Dia menuliskan:
" Kondisi saat ini di Burma secara kualitatif berbeda dari banyak negara-negara lain di mana sensor yang ketat sedang berlaku. Hukum Negara dan Ketertiban Restorasi Masyarakat (SLORC), yang menempel kekuasaan,adalah pemerintah ilegal. Meskipun pemerintah yang berkelanjutan berupaya untuk memanipulasi pemilu pada bulan Mei 1990, National
League for Democracy (NLD) menang telak dari 392 kursi keluar dari 425 yang tersedia. Pada September 1991, bagaimana pun, lebih dari 100 NLD anggota parlemen yang baik akan di penjara, diasingkan atau menghilang."[1]
Beginilah gambaran keadaan pemerintahan Myanmar pada saat itu dimana pemerintahan tidaklah di jalankan dengan jujur dan penuh dengan kepentingan, sehingga Aung San Suu Kyi pemimpin NLD[2], sebagai pemenang utama pada saat itu tidak bisa menjeblos kursi pemerintahan. Dan banyak lagi kaum minoritas lain dari berbagai etnis dan golongan yang terpinggirkan dinegara itu.[3] Salah satunya adalah masyarakat Rohingya yang beragama Islam didaerah Arakan, disini kita akan membahas tentang Islam Myanmar, khususnya Masyarakat Rohingnya, dalam bidang yang kita batasi yaitu masalah politik dan keterkaitannya dengan pendidikan di Negara Myanmar.
Sejarah Munculnya Islam di Myanmar
Sebelum Kita membahas keadaan Islam di Myanmmar pada saat ini perlulah kita melihat pada sejarah awal mula kemunculan Islam di Myanmar, sebagai kesadaran sejarah bahwa Islam di Myanmar bukan sebagai masyarakat yang baru dan tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap kehidupan di Myanmar.
Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta Sungai Ayeyarwady, Semenanjung Tanintharyi, dan Daerah Rakhin. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina dan Persia. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakhin dan Shan.
Sebagian besar Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar dan tentara. Beberapa diantaranya juga bekerja sebagai penasehat politik Kerajaan Burma. Muslim Persia menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah selatan Cina. Koloni muslim Persia di Myanmar ini tercatat di buku Chronicles of China di 860. Umat muslim asli Myanmar disebut Pathi dan muslim Cina disebut Panthay. Konon, nama Panthay berasal dari kata Parsi. Kemudian, komunitas muslim bertambah di daerah Pegu, Tenasserim, dan Pathein. Tapi komunitas muslim ini mulai berkurang seiring dengan bertambahnya populasi asli Myanmar. Pada abad ke-19, daerah Pathein dikuasai oleh tiga raja muslim India.
Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya, dikarenakan banyaknya umat Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar. Tapi, populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941.[4]
Demikianlah sejarah singkat umat Islam di Myanmmar, sehingga pada taraf selanjutnya kita perlu mengetahui tentang Masyarakat Rohingya yang mana masyarakat ini merupakan salah satu etnis tertua yang beragama Islam.
Etnis Rohingya
            Orang-orang Rohingya adalah muslim di wilayah Frontier Mayu, saat ini Buthidaung dan kota-kota Maungdaw Arakan (Rakhine), sebuah provinsi terpencil di bagian barat negara itu di mana termasuk didalamnya seluruh Naaf
Sungai sebagai batas dari Bangladesh.
Arakan pernah menjadi kerajaan yang independen sebelum ditaklukkan oleh Burma di 1784. Sejarawan Rohingya telah menulis banyak risalah di mana mereka mengklaim untuk diri mereka sendiri status asli yang dapat dilacak dalam Negara Arakan selama lebih dari seribu tahun.[5]
            Untuk melacak nama dari Rohingya tidak perlu bagi kita melakukan penelusuran yang jauh terhadap nama itu, tetapi kita cukup melihat Pada awal tahun 1950 bahwa beberapa Bengali intelektual Muslim dari bagian barat laut Arakan mulai menggunakan "Rohingya" untuk menyebut diri mereka. Mereka  memang langsung keturunan imigran dari Chittagong Distrik di Timor Bengal (sekarang Bangladesh), yang telah bermigrasi ke Arakan setelah provinsi ini diserahkan ke British India
berdasarkan ketentuan Perjanjian Yandabo, suatu peristiwa yang menyimpulkan Perang Anglo-Burma Pertama (1824-1826).
            Kaum Muslim di Negara Arakan dapat dibagi menjadi empat  berbagai kelompok, yaitu Bengali Chittagong di Mayu Frontier, keturunan dari Komunitas Muslim di Arakan periode Mrauk-U (1430-1784), saat ini tinggal di Mrauk-U dan Kyauktaw kotapraja, keturunan tentara bayaran Muslim di Pulau Ramree diketahui oleh masyarakat Arakan sebagai Kaman, dan Muslim dari daerah Myedu Tengah Burma, ditinggalkan oleh penyerbu Burma di Kabupaten Sandoway setelah penaklukan Arakan pada tahun 1784.[6]
            Beginilah kaum muslim Rohingya di Arakan yang memang sejak dulu kala telah menempati posisi penting dalam kebudayaan dan sejarah di Myanmmar, yang walaupun pada tahun-tahun berikutnya kaum muslim di Arakan hidup dalam kekerasan yang dilancarkan oleh kaum penjajah yaitu Inggris dan pemerintah sesudahnya yaitu junta militer Budha Myanmar.
Pertikaian antara Muslim Rohingya dan Budha Arakan
Dalam periode gerakan kemerdekaan di Burma di 1920-an dan 1930-an kaum muslim dari Frontier Mayu lebih bersangkutan dengan kemajuan Liga Muslim di India, meskipun beberapa tokoh Muslim Burma seperti MA Rashid dan U Razak memainkan peran penting dalam kepemimpinan gerakan nasionalis Burma. Pada tahun 1931, Komisi Simon ditunjuk oleh Parlemen Inggris untuk menanyakan pendapat Burma orang untuk reformasi konstitusional dan pada masalah apakah Birma harus dipisahkan dari Kekaisaran India. Juru bicara dari Liga Muslim menganjurkan untuk bagian yang adil dari keparlemenan, sepuluh persen perwakilan di semua badan publik, dan khususnya di Arakan perlakuan yang sama bagi umat Islam dalam bidang pertanian dan perdagangan.
Ketika tahun 1942 dimana pada saat itu tentara Inggris ditarik ke India dan pada saat itu kaum Budha yang dendam terhadap kaum Muslim, karena mendapatkan hak khusus dari Inggris, menyerang Arakan sehingga umat Muslim disana mengungsi dari Arakan ke India dan Bangladesh, dan pada saat ini populasi Islam di Burma menurun.
Selama masa perang dunia II th 1948 terjadi pertumpahan darah antara etnik Budhist dan etnik Muslim, hal ini meruncing hampir selama satu abad, hal ini terjadi karena system Zamindary yang mana dibawa oleh pemerintahan Inggris dalam pengaturan para pemilik tanah, sehingga para petani tidak lagi memiliki pekerjaan.[7]
Hingga saat ini kekerasan dikawasan Myanmmar terus meruncing, sehingga umat Muslim di Arakan, harus terus berusaha menghadapi kebebasan mereka melawan Gerakan Militer Junta Budha yang terus mendesak Umat Muslim sehingga umat Muslim Khususnya di Arakan dari segi populasi, pendidikan, kebudayaan dan ekonomi sehingga kita bisa melihat perbandingan populasi Muslim di Arakan pada tahun 1983 sebanyak 24,3% dan populasi Budha sebanyak 67,8%.[8] Dan hingga tahun ini terus menurun.
Pendidikan Masyarakat Rohingya
            Akibat dari perpecahan etnis di Myanmar berpengaruh hebat terhadap segala segi kehidupan yang ada di Arakan, hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi pendidikan yang ada di Myanmar, dimana terjadi pendiskriminisasian etnis dalam tiap jenjang pendidikan, khususnya etnik Muslim Rohingya.
            Pada Tahun 2003 saja misalkan, di Arakan setiap desa dilaporkan hanya memiliki satu sekolah dasar didaerah terpencil dengan akses yang terganggu, sehingga anak-anak hanya merasa perlu untuk berkontribusi bagi kehidupan mereka, sehingga orang tua hanya menyekolahkan anaknya  di madrasah dan maktab untuk mempelajari agama, Al-Quran dan bahasa Arab, dan juga mereka diajari bahasa Burma yang mana anak-anak tersebut tidak berbicara dengan bahasa itu.
            Dilaporkan pula bahwa hanya ada 35 sekolah menengah dan 6 sekolah tinggi yang terdapat di Maungdaw dan Buthidaung, dan perguruan tinggi hanya ada satu yaitu di Sittwe, yang mana pada februari 2001 akses ke Sitwee ditutup dan Siswa Rohingya tidak diperbolehkan bergabung di universitas.
            Tingkat pendidikan yang buruk diperparah dengan kekurangan guru di pedesaan dan kualitas pengajaran yang buruk. Guru-guru Rohingya yang ditolak kewarganegaraannya tidak dapat dipekerjakan sebagai pegawai negeri, dan tidak diperbolehkan di sekolahan pemerintahan. Akhirnya mereka beralih ke sekolahan yang dibayar oleh desa dengan menggunakan padi dan oleh organisasi Internasional.
            Di Rahkine utara, sekitar 85% gurunya adalah Budha dan 15% sisanya adalah Muslim. Hal ini berdampak pada pengabaian anak-anak Muslim, karena hasil dari kekerasan etnis disana, yang mengakibatkan para guru Budha mengabaikan para murid Muslim.[9]
Madrasah di Arakan
            Diskriminasi etnis di Arakan menyebabkan pemerintahan Myanmar hanya memperhatikan pendidikan pada etnis Budha saja dengan mengesampingkan etnis-etnis yang lain. Sehingga etnis-etnis lain membuat suatu tatanan yang independent dalam pendidikan etnis mereka, dan hal ini tak terkecuali Muslim Rohingya yang mana membuat Madrasah dan maktab dengan kurikulum yang independent.
            Di Myanmar terdapat ratusan Madrasah berdasarkan data tahun 1997 jumlah Madrasah diseluruh Myanmar sejumlah 759 buah dan di Yangon sendiri sebagai ibu kota Myanmar sejumlah 171 buah. Madrasah-madrasah ini dananya berasal dari dalam negeri dan luar negeri, ini merupakan fenomena baru yang mana umat Islam Bamar, yaitu salah satu etnis Islam di Myanmar selain Rohingya, berupaya untuk berhubungan dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari Arab, ini merupakan salah satu bentuk penyeimbangan ideologi Islam di India.
            Madrasah di Myanmar belum terorganisir dengan rapi, seperti: tidak adanya usia khusus dalam pendaftaran, dan hanya menerima minimal masuk adalah umur 7 tahun, tidak ada pembatasan jenjang pendidikan, bahkan standar pendidikan biasanya selama 10 tahun. Para siswa biasanya menghafalkan Al-Quran selama 2 sampai 4 tahun tanpa memahami makna dari ayat Al-Quran, setelah itu mereka melanjutan studi ke Pakistan, Bangladesh bahkan semenanjung Arab.
            Selain menghafalkan Al-Quran, Pelajaran yang diajarkan di Madrasah diantaranya adalah Fiqih, Bahasa Arab sekaligus Nahwunya, lalu Hadits. Dengan pembahasan buku-buku, dalam bidang fiqih misalnya mereka memakai buku, Sharah Wiqayah dan juga Kanzad Daqa'iq, lalu dalam hal Hadits mereka pun memakai buku-buku seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawod, Ni Sai'i', Tirmidzi, Ibnu Majad Tahawi, Muwatha' milik Imam Malik. Sedangkan bahasa yang digunakannya adalah bahasa Urdu bagi tingkat pemula dan Bahasa Arab, jika tingkatannya sudah memadai.[10]
Kesimpulan
            Masyarakat Muslim Di Myanmar pada dasarnya, merupakan Masyarakat yang telah berdiam diri lama di Myanmar khususnya Arakan, bahkan telah membangun sebuah kebudayaan dan peradaban disana, dan antara umat Muslim dan Budha tidak ada perpecahan yang menimbulkan kekerasan.
            Pada masa kolonialisme perpecahan etnis terjadi sebagai hasil dari politik adu domba yang kemudian memeras suatu daerah tertentu, sehingga kekerasan tidak dapat dibendung dan akibatnya hingga masa pasca kolonialisme.
            Hal itu pun mempengaruhi pada masalah social, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Yang mana pada masalah politik masyarakat minoritas, islam Khususnya tidak boleh ikut andil dalam masalah politik di Myanmar, sehingga suara mereka tidak pernah sampai di parlemen. Dan juga, muncullah kecurangan-kecurangan dalam hal politik, seperti, tidak menghormati hasil pemilu.
            Dan hal-hal ini mempengaruhi pula dalam masalah Pendidikan, yang mana Masyarakat yang boleh mendapatkan pendidikan hanya, masyarakat Budha saja. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi umat Muslim untuk berhenti menerima kesewenang-wenangan itu, mereka bergerak dalam pendidikan madrasah, walaupun belum terorganisir dengan baik, tetapi merupakan salah satu suara yang berani melawan penindasan.

 REFERENSI
·         Martin Smith, State of Fear: Censorship in Burma (Myanmar), An ARTICLE 19 Country Report December 1991
·         http: www.amnesty.org.nzfilesMyanmar-Political-History-v-7,  Amnesty International, Title: Myanmar political history in brief.
·         Nyi Nyi Kyaw, A longer version of this article first appeared in the series of commentaries published online by RSIS in February 2008: www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS0122008.pdf
·         id.wikipedia.org/wiki/Islam-di-Myanmar
·         Aye Chan, Kanda University of International Studies, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484, The present paper was written for distribution and discussion at a seminar  in Japan.
·         Chris Lewa, ISSUES TO BE RAISED CONCERNING THE SITUATION OF ROHINGYA CHILDREN IN MYANMAR (BURMA), SUBMISSION TO THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD For the Examination of the 2nd periodic State Party Report MYANMAR November 2003
·         Mohammed Mohiyuddin Mohammed Sulaiman, Dictatorship, disorder and decline in Myanmar, Islamic education in Myanmar: a case study.



[1] by Martin Smith, State of Fear: Censorship in Burma (Myanmar), An ARTICLE 19 Country Report December 1991, Hal: iii
[2] http: www.amnesty.org.nzfilesMyanmar-Political-History-v-7,  Amnesty International, Title: Myanmar political history in brief.
[3] Nyi Nyi Kyaw, A longer version of this article first appeared in the series of commentaries published online by RSIS in February 2008: www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS0122008.pdf
[4] id.wikipedia.org/wiki/Islam-di-Myanmar
[5] Aye Chan, Kanda University of International Studies, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484, The present paper was written for distribution and discussion at a seminar  in Japan. Hal: 396-397
[6] Ibid: 397
[7] Ibid: 402
[8] Ibid: 403
[9] Reported, By Chris Lewa, ISSUES TO BE RAISED CONCERNING THE SITUATION OF ROHINGYA CHILDREN IN MYANMAR (BURMA), SUBMISSION TO THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD For the Examination of the 2nd periodic State Party Report MYANMAR November 2003, page: 4-5

[10] Mohammed Mohiyuddin Mohammed Sulaiman, Dictatorship, disorder and decline in Myanmar, Islamic education in Myanmar: a case study.  Hal 178-182.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar